Introduction
Melalui Kementerian Ekonomi Digital dan Masyarakat, pemerintah Thailand memperketat regulasi untuk menghadapi judi online ilegal dan pelanggaran hak cipta yang meningkat selama Piala Dunia FIFA 2026. Langkah ini diambil untuk melindungi hak siar dan mencegah kerugian dari aktivitas daring tidak sah.
Agenda Utama
Rapat Wakil Menteri Ekonomi Digital, Nan Boontida Somchai, bersama dengan Nawamin Prasopnet, CEO Mono Next Public Company Limited, mengulas strategi konkret guna memberantas situs web ilegal yang terkait dengan perjudian dan pembajakan. Rapat ini menunjukkan sinergi antara pemerintah dan pihak swasta untuk menangani ancaman secara efektif.
Peningkatan Blokade Situs
Antara tanggal 10 hingga 24 Juni 2026, Pusat Pemantauan Situs Ilegal berhasil memblokir 12.671 URL terkait pelanggaran hak cipta dan judi online. 4.496 URL di antaranya diblokir melalui keputusan pengadilan, sementara sisanya dihapus berkat kolaborasi dengan platform media sosial seperti Facebook, X, Instagram, dan YouTube.
Sinergi dengan Sektor Swasta
Mono Next, sebagai pemegang hak siar Piala Dunia dan Liga Inggris di Thailand, berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintah menghentikan pembajakan dengan cepat. Kolaborasi ini mempercepat proses integrasi data dan pengawasan, memungkinkan pemblokiran segera terhadap platform ilegal, seperti yang dilakukan dalam kontrol terhadap judi online ilegal di negara lain.
Kontribusi Krusial Sektor Swasta
Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya kontribusi operator swasta dalam mendukung upaya pemerintah. Dengan kerja sama intensif dengan pusat pemantauan, Mono Next dapat mempercepat proses identifikasi dan penghapusan situs ilegal, menegaskan pentingnya kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk menjaga keamanan digital dan integritas siaran olahraga.
Penutup
Pemerintah dan pihak swasta Thailand menempatkan prioritas tinggi pada keamanan digital selama acara besar seperti Piala Dunia FIFA 2026. Upaya bersama ini diharapkan dapat meminimalkan efek negatif dari perjudian ilegal dan pembajakan, serta melindungi kepentingan ekonomi dan sosial negara.